PENERAPAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DENGAN PEMBUKUAN DAN PENGGUNAAN FASILITAS PAJAK UMKM (PP Nomor 23 Tahun 2018) PADA PT. INDO ANGUILLA HAVEN PERIODE 2019

Penulis

  • YOHANES AUGUST GOENAWAN, M.Ak., BKP. Sekolah Tinggi Ilmu EKonomi Ppi Tangerang

Kata Kunci:

taxpayers, tax facilities for UMKM, bookkeeping, reduce tax costs

Abstrak

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions to the State owed by individuals or entities that are coercive, with no direct compensation (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Compliance of taxpayers in paying taxes is an important factor for a country in development because taxes are used entirely for the needs of the State for the prosperity and welfare of the people. The purpose of this study is to understand the use of tax facilities for UMKM so that they can choose and implement their tax obligations appropriately and responsibly. This research is a research without hypothesis, while the research design is in the form of case studies. The data and information needed is obtained from company data. The results of this study are for UMKM whose profitability level is even smaller and it is suggested that it is better to use bookkeeping to meet their tax obligations, in order to reduce tax costs that should not need to be borne.

Keywords: taxpayers, tax facilities for UMKM, bookkeeping, and reduce tax costs

Referensi

Andriani, P.J.A. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013. Tentang Tata Cara

Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh atas Penghasilan dari usaha yang

diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Salman, K. R. (2017).Perpajakan Ppj Dan Ppn. Jakarta: Penerbit Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Pengampunan Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan.

Waluyo, 2014. Akuntansi Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat

File Tambahan

Diterbitkan

29-04-2020

Terbitan

Bagian

Artikel